Make your own free website on Tripod.com
Home | Sejarah Ditjen Perbendaharaan | Profil Kanwil | Rencana Strategis | Rencana Kinerja | Evaluasi dan Analisis Kegiatan | Bagian Umum | Pelaksanaan Anggaran I | Pelaksanaan Anggaran II | Pembinaan Perbendaharaan dan Kekayaan Negara | Akuntansi dan Pelaporan | Kelompok Jabatan Fungsional | Moment of Glory

Kanwil VII Ditjen Perbendaharaan Bandar Lampung

Rencana Strategis

Rencana Strategis Kanwil VII Ditjen Perbendaharaan Bandar Lampung

Rencana Strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan disusun secara integral, efisien dan koordinatif. Rencana Strategis merupakan tahap awal yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dengan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 

1.    VISI

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Kanwil VII Ditjen Perbendaharaan Bandar Lampung mempunyai Visi sebagai berikut :

“ Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Profesional, Transparan dan Akuntabel dalam Proses Mewujudkan Bangsa yang Mandiri dan Sejahtera di Wilayah Propinsi Lampung.”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah sebagai beriku :

           Pengelola Perbendaharaan Negara adalah Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan Bandar Lampung sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di propinsi Lampung.

           Profesional, maksudnya pengelolaan keuangan negara dilaksanakan berdasarkan keahlian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (bukan berdasarkan kebiasaan yang telah dilaksanakan terdahulu) agar kualitas aparat, kinerja maupun hasil serta sarana dan prasarananya dapat lebih meningkat.

Transparan dan Akuntabel, maksudnya pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka, sehat, disiplin, efisien, efektif serta dapat dipertanggungjawabkan dan diinformasikan kepada masyarakat umum

2.      MISI

Adapun Misi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan disusun sebagai penjabaran dari Misi Ditjen Perbendaharaan yang disesuaikan dengan bidang tugas dan kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, yaitu :

         Mewujudkan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja.

         Mewujudkan pengelolaan kas negara yang transparan dan akuntabel.

         Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik/ kekayaan negara.

         Menghasilkan pelayanan di bidang perbendaharaan negara dan informasi keuangan yang cepat, tepat dan akurat. 

3.      TUJUAN

Setelah mempertimbangkan semua faktor (kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman), maka misi dijabarkan dalam tujuan. Tujuan yang diemban oleh Kanwil VII Ditjen PBN mengacu kepada bagian dari Misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu berupa sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan.

Dalam Rencana Strategis Tahun 2005-2009, tujuan Kanwil VII Ditjen PBN Bandar Lampung semula ada empat tujuan, yaitu :

  • Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
  • Meningkatkan kualitas penelaahan dan penilaian serta revisi dokumen pelaksanaan anggaran.
  • Meningkatkan kualitas pelayanan dan penerapan ketentuan perbendaharaan pada KPPN dan tertib administrasi pengelolaan BMKN.
  • Meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan secara cepat, tepat dan akurat.

Namun untuk lebih sederhananya dari ke empat tujuan tersebut, dirangkum menjadi  satu kalimat yang dapat menampung ke empat tujuan yang ada dengan beberapa sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

“Meningkatkan kualitas penelaahan dan penilaian serta revisi dokumen pelaksanaan anggaran, pelayanan dan penerapan ketentuan perbendaharaan pada KPPN dan administrasi pengelolaan BMKN, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, penyusunan laporan keuangan dan kelancaran pelaksanaan TUPOKSI.’’

4.    SASARAN

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, lebih lanjut sasaran yang akan dicapai oleh Kanwil VII Ditjen Perbendaharaan Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

         Tersedianya SDM yang berkualitas melalui pemenuhan hak dan kewajiban, diklat dan GKM.

         Tersedianya dana, sarana dan prasarana kantor yang memadai guna menunjang pelaksanaan tugas pokok.

         Terwujudnya ketepatan dalam penyusunan dan penyelesaian dokumen anggaran.

         Terciptanya tertib administrasi dan pemanfaatan barang milik/kekayaan negara.

         Tersedianya dana APBN sesuai ketentuan yang berlaku.

         Tercapainya target PNBP.

         Dapat dibukukannya seluruh penerimaan dan pengeluaran APBN.

         Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan APBN.

         Terciptanya pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN dan Kanwil sesuai ketentuan yang berlaku.

         Terwujudnya informasi dan pelaporan perbendaharaan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan.

MELANJUTKAN REFORMASI DEPARTEMEN KEUANGAN, MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL