Make your own free website on Tripod.com
Home | Sejarah Ditjen Perbendaharaan | Profil Kanwil | Rencana Strategis | Rencana Kinerja | Evaluasi dan Analisis Kegiatan | Bagian Umum | Pelaksanaan Anggaran I | Pelaksanaan Anggaran II | Pembinaan Perbendaharaan dan Kekayaan Negara | Akuntansi dan Pelaporan | Kelompok Jabatan Fungsional | Moment of Glory

Kanwil VII Ditjen Perbendaharaan Bandar Lampung

Rencana Kinerja

Pada tahun anggaran 2006 telah disusun Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2006. Rencana itu memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2006 yang tidak bertentangan dengan program yang telah ditetapkan dalam DIPA tahun 2006 dengan indikator-indikator keberhasilan pencapaiannya.

Dalam DIPA Tahun 2006 untuk Kanwil VII Ditjen PBN Bandar Lampung dan KPPN-KPPN dalam lingkupnya terdapat 2 program dengan kegiatan pada masing-masing program adalah sebagai berikut :

1.      Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1.1        Mengelola administrasi kepegawaian dengan indikator terpenuhinya hak pegawai tepat waktu.

1.2        Memberikan penghargaan dan melakukan penegakan disiplin pegawai dengan indikator terlaksananya pemberian penghargaan dan sanksi disiplin pegawai.

1.3        Melaksanakan mutasi pegawai dengan indikator terlaksananya mutasi   pegawai.

1.4        Melaksanakan usul diklat dan GKM dengan indikator jumlah pegawai yang mengikuti diklat dan GKM.

1.5        Mengelola keuangan dengan indikator terpenuhinya kebutuhan dana.

1.6        Melakukan penelaahan dokumen pelaksanaan anggaran dengan indikator ketepatan waktu penyelesaian dan penyampaian dokumen pelaksanaan anggaran.

1.7        Menyelesaikan surat revisi dokumen pelaksanaan anggaran dengan indikator ketepatan waktu penyelesaian dan penyampaian revisi dokumen pelaksanaan anggaran.

1.8        Melakukan inventarisasi BMN/aset milik asing/eks cina dengan indikator dapat diketahuinya aset BMN/aset milik asing/eks cina

1.9        Menerbitkan ijin persetujuan, penolakan, penghapusan dan pemanfaatan BMN/aset milik asing/eks cina dengan indikator dapat diselesaikannya penolakan/penghapusan dan pemanfaatan BMN

1.10    Menerbitkan SP2D dengan indikator diterbitkannya SP2D secara benar dan tepat waktu.

1.11    Mengesahkan SKPP pensiun/pindah dengan indikator diterbitkannya pengesahan SKPP tepat waktu..

1.12    Menyusun rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan indikator terselesaikannya target PNBP.

1.13    Menerbitkan Surat Penagihan Piutang Negara dengan indikator terbayarnya piutang negara.

1.14    Menerbitkan Giro Bilyet/ SP2D dengan indikator diterbitkannya giro bilyet/ SP2D secara benar dan tepat waktu.

1.15    Membuat Rangkuman Pertanggungjawaban bendum dengan indikator terpenuhinya laporan pertanggungjawaban Bendum secara benar dan tepat waktu.

1.16    Menyusun Laporan Kas Posisi dengan indikator terpenuhinya Laporan Kas Posisi secara benar dan tepat waktu.

1.17    Memverifikasi SP2D dengan indikator terpenuhinya SP2D yang benar melalui verifikasi.

1.18    Memverifikasi SPJ Bendum dengan indikator terpenuhinya SPJ Bendum yang benar melalui verifikasi.

1.19    Memverifikasi SPJP2P dengan indikator terpenuhinya SPJP pembayaran pensiun yang benar melalui verifikasi.

1.20    Melakukan pembinaan/pemeriksaan KPPN dengan indikator dapat ditindaklanjutinya Laporan Hasil Pembinaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan.

1.21    Melaksanakan akuntansi atas transaksi keuangan pemerintah di daerah dengan indikator :

-           terselesaikannya laporan keuangan secara benar dan tepat waktu.

-           terselesaikannya laporan realisasi SAI dan SAKUN secara benar dan tepat waktu.

-           tersedianya daftar perkiraan Arus Kas Penerimaan dan Pengeluaran secara benar.

1.22    Memproses data akuntansi dengan indikator terselesaikannya Laporan Keuangan instansi secara benar dan tepat waktu.

1.23    Menyelenggarakan sistem dan teknologi informasi akuntansi dengan indikator terlaksana sistem dan teknologi akuntansi dengan baik.

1.24    Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dengan indikator terlaksananya SAPP dan SAPD dengan baik.

1.25    Memverifikasi RTH dengan dokumen sumber (SP2D) dengan indikator dapat disampaikannya laporan keuangan tepat waktu.

2.      Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara  dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

2.1         Melaksanakan pengadaan tanah dengan indikator terpenuhinya kebutuhan tanah.

2.2         Membangun gedung/prasarana kantor dengan indikator terpenuhinya kebutuhan prasarana kantor.

2.3         Melaksanakan rehab gedung kantor dengan rumah negara dengan indikator terpenuhinya kebutuhan prasarana kantor.

MELANJUTKAN REFORMASI DEPARTEMEN KEUANGAN, MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL